Jakarta - Tindakan Anggota TNI AU Kolonel Adjie Suradji mengkritik langsung Panglima Tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merupakan bentuk insubordinasi. Dalam hirarki kemiliteran tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi sang kolonel mencantumkan nama insititusi TNI AU.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, kepada detikcom, Selasa (7/9/2010).
"Dalam demokrasi kekuasaan sipil atas militer adalah mutlak. Konsekuensinya militer dan setiap perwira harus tunduk dan loyal kepada pemimpin pemerintahan yang juga panglima tertinggi. Jadi apa yang dilakukan Kolonel Suradji melanggar rules of the game dan substansi demokrasi dan membuat preseden buruk untuk kemudian hari," tegas Bara.
Di samping itu, lanjut Bara, organisasi militer mempunyai code of conduct yang sangat jelas. Para prajurit tidak diperbolehkan mengkritik atau bahkan menentang atasan. Kalau seorang prajurit merasa tidak setuju atau cocok dengan atasan maka dia bisa mengundurkan diri.
Di negara dengan demokrasi yang lebih matang seperti Amerika Serikat (AS) hal ini juga berlaku. Jenderal McChristal, komandan pasukan AS di Afghanistan, dan anggota stafnya yang mengeluarkan komentar tidak pantas terhadap Presiden Obama dan Wapres Biden di majalah The Rolling Stone langsung ditegur dan diminta mengundurkan diri oleh Obama.
"Kasus Kolonel Suradji ini sebetulnya lebih parah, karena ia dengan sadar menulis dan mengirimkan opini ke suatu surat kabar, " kata Bara Hasibuan.
Bara menambahkan, pemerintahan demokratis bisa saja dianggap mengecewakan atau gagal sehingga menimbulkan ketidakpuasan, misalnya dalam bidang ekonomi atau perang melawan korupsi. Pendekatan melihat persoalan bisa saja berbeda-beda. Setiap pemimpin juga memilki gaya masing-masing.
Tetapi, kata Bara lagi, dalam konteks bernegara keberadaan prajurit dan organisasi militer koridornya sudah jelas. Apabila prajurit punya hak untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau kekecewaan secara terbuka maka akan sangat berbahaya. Ha tersebut dapat mengarah kepada politik anarki.
Menurut Bara, siapa pun boleh kecewa kepada pemerintah, baik tehadap kebijakan maupun gaya kepemimpinan. Tetapi pengawasan terhadap kinerja presiden sudah jelas, yaitu DPR dan juga publik. Sedangkan TNI adalah bawahan presiden yang tunduk dan patuh menjalankan kebijakan.
"Apa jadinya kalau prajurit bisa mengekpresikan kekecewaan secara terbuka? Bisa saja ekspresi kekecewaan kemudian berlanjut atau menginspirasikan perwira lainnya untuk melakukan aksi terbuka untuk melawan pemimpin atau panglima tertinggi. Karenanya, sang kolonel harus diberi sanksi agar tidak menjadi preseden ke depannya, " jelas Bara.
SUMBER : detiknews.com
Showing posts with label sby. Show all posts
Showing posts with label sby. Show all posts
Monday, September 6, 2010
Wednesday, February 17, 2010
Century dan Masa Depan Partai Demokrat
Indonesia dengan budaya feodalistis dengan rakyat yang masih berkutat dengan kemiskinan dan demokrasi yang masih muda, kualitas sistem demokrasinya 'pura-pura'. Kekuasaan politik sesungguhnya dipegang oleh elite politik yang sudah mapan, berkolaborasi dengan para pemilik uang, maka fungsi partai politik sebenarnya tidak begitu dominan jika dibandingkan dengan peranan figur. Tokoh-tokoh utama atau kader politik yang menjalankan Partai Demokrat saat ini juga selalu melakukan blunder politik karena mungkin mabuk kekuasaan, ketidakmatangan politik, kualitas pribadi. Tokoh-tokoh utama Partai Demokrat seperti Ahmad Mubarak, Amir Syamsudin, Ruhut Sitompul, Anas Urbaningrum adalah figur-figur dengan kualitas tertentu dan hebat di bidang lain, tetapi dalam bidang politik kualitas mereka ini masih kalah jauh di bawah tokoh-tokoh partai politik lainnya.
Dengan asumsi ini maka sebenarnya faktor penentu utama kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 dan SBY pada pilpres tahun yang sama sebenarnya bukan karena partai politiknya, melainkan faktor pribadi dan orang atau oknum SBY-nya. Oknum maupun orang yang dimaksud di sini tidak juga karena kualitasnya, tetapi bisa karena situasi demokrasi yang distortif atau peranan unsur lain yang dominan seperti jaringan atau dana kampanye yang besar. Dari hipotesis ini, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana nasib Partai Demokrat pada 2014 dengan mengambil isu penyelesaian Bank Century.
Sebagaimana dilansir di berbagai media, sikap-sikap Partai Demokrat dalam kasus Bank Century berbeda dengan pendapat BPK sebagai badan pemeriksa keuangan konstitusional dan lembaga resmi, serta beberapa pendapat pejabat yang integritasnya dipercaya rakyat. Partai Demokrat justru menganggap bahwa tidak ada masalah pelanggaran hukum dalam penanganan Bank Century. Semua sudah sesuai peraturan dan tidak ada yang melakukan pelanggaran kebijakan apalagi kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Sikap partai ini memang sudah bisa diduga sejak awal di saat mereka menolak pembentukan panitia khusus untuk menilai kasus ini. Namun karena desakan rakyat, akhirnya Partai Demokrat menyampaikan persetujuannya dengan hasil yang kita sebutkan di atas.
Sikap Presiden bisa kita nilai mengambang dan tidak konsisten. Pada awal inisiasi pembentukan pansus ini SBY memiliki pendapat yang sama, tidak perlu ada pansus itu. Karena itu Partai Demokrat menolak semua kemungkinan pembentukan pansus pada awalnya. Namun kembali lagi, sebagaimana biasa, karena desakan dan tuntutan masyarakat yang begitu besar akhirnya SBY melantunkan pidato yang sangat 'ideal', beliau ingin agar kasus ini diungkap secara terang benderang sehingga tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Beliau juga mengaku tidak satu sen pun dana kampanye SBY dari sumber yang haram. Anehnya, sikap SBY yang sesuai dengan hati nurani dan tuntutan masyarakat ini tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat. Mengapa?
Ini menunjukkan pertama, kebenaran hipotesis di atas bahwa yang menonjol adalah orang. Artinya sikap Partai Demokrat adalah sikap SBY. Sikap SBY yang dimaksud adalah sikap substansial yang mungkin disampaikan di balik layar, bukan sikap normatif yang disampaikan di dalam pidato-pidato. Secara logika memang tidak ada kemungkinannya ada seorang Menteri Keuangan sebagai pembantu yang berani memutuskan suatu keputusan penting tanpa persetujuan bosnya, yaitu Presiden. Apalagi waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dilibatkan. Walaupun pidato SBY meminta agar kasus ini dibuat terang benderang, kenyataannya sebaliknya, masalah Bank Century ditutup saja tanpa harus menindak mereka yang mengambil kebijakan yang merugikan negara. Kedua, ini menunjukkan sikap ketakutan atau sikap 'kalap' SBY atau mungkin juga sikap kader Partai Demokrat yang tidak matang yang tidak mampu bermain dalam pansus dengan kader-kader yang lebih berkualitas dengan argumen kuat. Apa dampak sikap mendua ini dan melawan arus kebenaran serta nurani rakyat ini terhadap nasib Partai Demokrat khususnya pada Pemilu 2014?
Sebagaimana diketahui, proses pembelajaran demokrasi akan terus berjalan menuju situasi yang distorsi demokrasi (Harahap, Media Indonesia, 2010) akan semakin hilang. Artinya sistem demokrasi kita akan menuju proses semakin baik. Hal ini terjadi karena jumlah rakyat yang melek politik dan demokrasi semakin banyak, tingkat pendidikan masyarakat meningkat, dampak positif dari teknologi media massa serta media internet seperti Facebook semakin luas. Kenyataan di lapangan menurut pengamatan penulis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat bawah seperti misalnya sopir taksi, ibu rumah tangga, petugas parkir, pegawai rendah, petugas kebersihan, ataupun satpam sudah semakin memahami substansi yang sebenarnya. Menurut saya, hal ini bukan disebabkan oleh 'unbalance coverage' oleh media massa seperti yang dituduhkan pendukung pemerintah, melainkan karena kualitas pemahaman masyarakat semakin meningkat. Kasus pengumpulan koin untuk Prita, Bilqis, kasus Bibit Chandra, bahkan kasus Antasari merupakan suatu bukti bahwa rekayasa proses legal formal tidak akan berhasil membungkam kesadaran masyarakat akan tuntutan keadilan dan kebenaran.
Jika kepentingan partai dan SBY serta strategi jangka panjang yang menjadi dasar, saya menilai sungguh sangat aneh bin ajaib jika Partai Demokrat dalam menyikapi kasus Bank Century dan isu koalisi partai seblunder hari-hari ini. Jika seandainya Partai Demokrat elegan dan mempertimbangkan strategi jangka panjang terutama menghadapi 2014, sesuai dengan perintah SBY untuk membuat kasus ini terang benderang, sudah seyogianya mereka tidak malu-malu mendukung proses membongkar siapa yang bertanggung jawab terhadap 'perampokan' ini. Membela mereka yang salah--apa pun alasannya--bukan sifat jantan, bukan sikap negarawan, bukan sikap profesional, apalagi sikap partai yang bijaksana.
Sikap Partai Demokrat yang 'melawan' aspirasi masyarakat akan keadilan dan kebenaran baik dalam kasus Bank Century, Bibit Chandra, Prita Mulyasari (saat itu SBY tidak berkomentar sedikit pun), kasus hukum wong cilik, akan dikenang oleh memori rakyat sebagai bagian dari pertimbangan memilih wakilnya di parlemen dan presiden/wakil presidennya dalam proses pemilu/pilpres atau pilkada yang akan datang yang semakin kompetitif. Bagi lawan-lawan politiknya, fenomena ini tentu akan terus dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Kalau sikap ini tidak diubah, saya bisa prediksikan bahwa peranan Partai Demokrat pada Pemilu 2014 tidak akan bisa mempertahankan 'bubble atau bonanza victory' tahun 2009 yang lalu.
sumber : mediaindonesia.com
Dengan asumsi ini maka sebenarnya faktor penentu utama kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 dan SBY pada pilpres tahun yang sama sebenarnya bukan karena partai politiknya, melainkan faktor pribadi dan orang atau oknum SBY-nya. Oknum maupun orang yang dimaksud di sini tidak juga karena kualitasnya, tetapi bisa karena situasi demokrasi yang distortif atau peranan unsur lain yang dominan seperti jaringan atau dana kampanye yang besar. Dari hipotesis ini, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana nasib Partai Demokrat pada 2014 dengan mengambil isu penyelesaian Bank Century.
Sebagaimana dilansir di berbagai media, sikap-sikap Partai Demokrat dalam kasus Bank Century berbeda dengan pendapat BPK sebagai badan pemeriksa keuangan konstitusional dan lembaga resmi, serta beberapa pendapat pejabat yang integritasnya dipercaya rakyat. Partai Demokrat justru menganggap bahwa tidak ada masalah pelanggaran hukum dalam penanganan Bank Century. Semua sudah sesuai peraturan dan tidak ada yang melakukan pelanggaran kebijakan apalagi kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Sikap partai ini memang sudah bisa diduga sejak awal di saat mereka menolak pembentukan panitia khusus untuk menilai kasus ini. Namun karena desakan rakyat, akhirnya Partai Demokrat menyampaikan persetujuannya dengan hasil yang kita sebutkan di atas.
Sikap Presiden bisa kita nilai mengambang dan tidak konsisten. Pada awal inisiasi pembentukan pansus ini SBY memiliki pendapat yang sama, tidak perlu ada pansus itu. Karena itu Partai Demokrat menolak semua kemungkinan pembentukan pansus pada awalnya. Namun kembali lagi, sebagaimana biasa, karena desakan dan tuntutan masyarakat yang begitu besar akhirnya SBY melantunkan pidato yang sangat 'ideal', beliau ingin agar kasus ini diungkap secara terang benderang sehingga tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Beliau juga mengaku tidak satu sen pun dana kampanye SBY dari sumber yang haram. Anehnya, sikap SBY yang sesuai dengan hati nurani dan tuntutan masyarakat ini tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat. Mengapa?
Ini menunjukkan pertama, kebenaran hipotesis di atas bahwa yang menonjol adalah orang. Artinya sikap Partai Demokrat adalah sikap SBY. Sikap SBY yang dimaksud adalah sikap substansial yang mungkin disampaikan di balik layar, bukan sikap normatif yang disampaikan di dalam pidato-pidato. Secara logika memang tidak ada kemungkinannya ada seorang Menteri Keuangan sebagai pembantu yang berani memutuskan suatu keputusan penting tanpa persetujuan bosnya, yaitu Presiden. Apalagi waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dilibatkan. Walaupun pidato SBY meminta agar kasus ini dibuat terang benderang, kenyataannya sebaliknya, masalah Bank Century ditutup saja tanpa harus menindak mereka yang mengambil kebijakan yang merugikan negara. Kedua, ini menunjukkan sikap ketakutan atau sikap 'kalap' SBY atau mungkin juga sikap kader Partai Demokrat yang tidak matang yang tidak mampu bermain dalam pansus dengan kader-kader yang lebih berkualitas dengan argumen kuat. Apa dampak sikap mendua ini dan melawan arus kebenaran serta nurani rakyat ini terhadap nasib Partai Demokrat khususnya pada Pemilu 2014?
Sebagaimana diketahui, proses pembelajaran demokrasi akan terus berjalan menuju situasi yang distorsi demokrasi (Harahap, Media Indonesia, 2010) akan semakin hilang. Artinya sistem demokrasi kita akan menuju proses semakin baik. Hal ini terjadi karena jumlah rakyat yang melek politik dan demokrasi semakin banyak, tingkat pendidikan masyarakat meningkat, dampak positif dari teknologi media massa serta media internet seperti Facebook semakin luas. Kenyataan di lapangan menurut pengamatan penulis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat bawah seperti misalnya sopir taksi, ibu rumah tangga, petugas parkir, pegawai rendah, petugas kebersihan, ataupun satpam sudah semakin memahami substansi yang sebenarnya. Menurut saya, hal ini bukan disebabkan oleh 'unbalance coverage' oleh media massa seperti yang dituduhkan pendukung pemerintah, melainkan karena kualitas pemahaman masyarakat semakin meningkat. Kasus pengumpulan koin untuk Prita, Bilqis, kasus Bibit Chandra, bahkan kasus Antasari merupakan suatu bukti bahwa rekayasa proses legal formal tidak akan berhasil membungkam kesadaran masyarakat akan tuntutan keadilan dan kebenaran.
Jika kepentingan partai dan SBY serta strategi jangka panjang yang menjadi dasar, saya menilai sungguh sangat aneh bin ajaib jika Partai Demokrat dalam menyikapi kasus Bank Century dan isu koalisi partai seblunder hari-hari ini. Jika seandainya Partai Demokrat elegan dan mempertimbangkan strategi jangka panjang terutama menghadapi 2014, sesuai dengan perintah SBY untuk membuat kasus ini terang benderang, sudah seyogianya mereka tidak malu-malu mendukung proses membongkar siapa yang bertanggung jawab terhadap 'perampokan' ini. Membela mereka yang salah--apa pun alasannya--bukan sifat jantan, bukan sikap negarawan, bukan sikap profesional, apalagi sikap partai yang bijaksana.
Sikap Partai Demokrat yang 'melawan' aspirasi masyarakat akan keadilan dan kebenaran baik dalam kasus Bank Century, Bibit Chandra, Prita Mulyasari (saat itu SBY tidak berkomentar sedikit pun), kasus hukum wong cilik, akan dikenang oleh memori rakyat sebagai bagian dari pertimbangan memilih wakilnya di parlemen dan presiden/wakil presidennya dalam proses pemilu/pilpres atau pilkada yang akan datang yang semakin kompetitif. Bagi lawan-lawan politiknya, fenomena ini tentu akan terus dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Kalau sikap ini tidak diubah, saya bisa prediksikan bahwa peranan Partai Demokrat pada Pemilu 2014 tidak akan bisa mempertahankan 'bubble atau bonanza victory' tahun 2009 yang lalu.
sumber : mediaindonesia.com
Thursday, January 14, 2010
Program 100 Hari Kabinet : Tifatul Klaim 82 % Program Sudah Berjalan
Menurut informasi, SBY marah karena para menteri belum mencapai target. Namun, hal tersebut dibantah Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring.
"Tadi kita hanya berbicara mengenai program 100 hari kabinet secara umum," kata Tifatul, Kamis petang.
Soal pencapaian para menteri, "rata- kita sudah di atas 82 persen," kata Tifatul.
Ditambahkan dia, masih ada waktu untuk para menteri. "Masih ada sampai tanggal 1 Februari. Kita akan kejar," tambah dia.
****
Program 100 hari ini baru berakhir pada akhir Januari 2010 ini, namun Presiden menyatakan evaluasi akan digelar mulai pekan ini. "Hari ini kita melakukan rapat, mengukur berapa persen sasaran yang sudah dicapai dan berapa persen yang belum dicapai," kata SBY membuka rapat di kantor Presiden, Jakarta, Kamis 14 Januari 2010. "Tentu itu tidak tepat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam 100 hari."
"Pemerintah melihat sebagian masyarakat mengatakan bahwa pemerintah dianggap gagal dalam 100 hari. Padahal saya sendiri dan Pak Boediono tidak pernah berjanji dalam 100 hari bisa menyejahterakan rakyat meski kita sudah berupaya dengan program yang ada," kata SBY.
Karena itu, SBY meminta rakyat menunggu sampai lima tahun masa jabatannya. "Masih ada program-program berikutnya yang waktunya lima tahun untuk Mengukur kinerja pemerintah," ujar SBY.
Namun SBY menyatakan, Program 100 hari ini merupakan landasan bagi program-program berikutnya.
sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/121352-tifatul_klaim_82____program_sudah_berjalan
Wednesday, January 13, 2010
Program 100 Hari SBY-Boediono Diwarnai Gonjang-ganjing Politik
TEMPO Interaktif, Surabaya - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang jatuh pada 22 Januari mendatang diwarnai gonjang-ganjing politik.
"Tidak henti-hentinya terus terjadi sejak SBY dilantik," kata Ikrar pada seminar nasional menyikapi kasus Century menjelang 100 hari kepimpinan SBY-Boediono di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (13/1).
Kata dia, gonjang-ganjing politik terjadi sejak kasus perseteruan Cicak-Buaya antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah itu, kata dia, adalah kasus Anggodo Wijoyo yang diduga mengatur kasus rekayasa terhadap anggota KPK yaitu Bibit Slamet Rianto dan Chandra M Hamzah. Dan yang saat ini adalah kasus Century yang sekarang sedang diselidiki panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut dia, gonjang-gonjing politik ini berdampak pada menurunnya kepercayaan diantara koalisi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY. "Kondisi pemerintahan SBY akan semakin sulit," kata Ikrar. Apalagi, kata dia, bila SBY terlalu lamban mengambil kebijakan.
Elit politik dan mahasiswa, kata dia, juga terpengaruh oleh kondisi politik saat ini. "Elit politik akan diam kalau kasus ini dipeti es kan dan kepentingan tiap partai dipenuhi SBY," ujarnya.
Ia menyesalkan tindakan SBY yang berkelit saat menyikapi program seratus hari pemerintahnya. "SBY mengatakan seratus hari tidak berarti dibandingkan keberhasilan lima tahun saat ia memimpin," ujarnya.
Padahal, kata Ikrar, keberhasilan jangka pendek akan mempengaruhi secara berkesinambungan keberhasilan jangka panjang.
Dosen hukum politik, Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan kasus Century telah membuka ruang publik untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. "Tugas mahasiswa adalah terus menekan pemerintahan untuk membersihkan elit politik yang telah melakukan kesalahan besar," katanya.
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/01/13/brk,20100113-218900,id.html
"Tidak henti-hentinya terus terjadi sejak SBY dilantik," kata Ikrar pada seminar nasional menyikapi kasus Century menjelang 100 hari kepimpinan SBY-Boediono di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (13/1).
Kata dia, gonjang-ganjing politik terjadi sejak kasus perseteruan Cicak-Buaya antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah itu, kata dia, adalah kasus Anggodo Wijoyo yang diduga mengatur kasus rekayasa terhadap anggota KPK yaitu Bibit Slamet Rianto dan Chandra M Hamzah. Dan yang saat ini adalah kasus Century yang sekarang sedang diselidiki panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut dia, gonjang-gonjing politik ini berdampak pada menurunnya kepercayaan diantara koalisi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY. "Kondisi pemerintahan SBY akan semakin sulit," kata Ikrar. Apalagi, kata dia, bila SBY terlalu lamban mengambil kebijakan.
Elit politik dan mahasiswa, kata dia, juga terpengaruh oleh kondisi politik saat ini. "Elit politik akan diam kalau kasus ini dipeti es kan dan kepentingan tiap partai dipenuhi SBY," ujarnya.
Ia menyesalkan tindakan SBY yang berkelit saat menyikapi program seratus hari pemerintahnya. "SBY mengatakan seratus hari tidak berarti dibandingkan keberhasilan lima tahun saat ia memimpin," ujarnya.
Padahal, kata Ikrar, keberhasilan jangka pendek akan mempengaruhi secara berkesinambungan keberhasilan jangka panjang.
Dosen hukum politik, Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan kasus Century telah membuka ruang publik untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. "Tugas mahasiswa adalah terus menekan pemerintahan untuk membersihkan elit politik yang telah melakukan kesalahan besar," katanya.
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/01/13/brk,20100113-218900,id.html
Subscribe to:
Posts (Atom)
