Argentina Gasak Spanyol 4-1

Buenos Aires - Spanyol menderita kekalahan telak saat menghadapi Argentina dalam sebuah laga persahabatan. Dua bulan setelah meraih gelar juara dunianya, La Furia Roja tunduk dengan skor 1-4.

Bertanding di Stadion Antonio V. Liberti (Monumental), Rabu (8/9/2010) dinihari WIB, Argentina turun dengan kekuatan terbaiknya. Selain memasang tiga striker sekaligus - Lionel Messi, Carlos Tevez dan Gonzalo Higuain - pelatih Sergio Batista juga memainkan kembali Javier Zanetti dan Esteban Cambiasso. Keduanya tak dipanggil Diego Maradona ke Piala Dunia 2010.

Strategi ofensif yang diterapkan Argentina tersebut terbukti sangat positif. Tiga gol kemenangan yang mereka raih datang dari ketiga strikernya: Messi di menit 10, Higuain di menit 13 dan Tevez di menit 34. Sedangkan gol penutup lahir dari tandukan Kun Aguero di akhir laga.

Di sisi lain, Spanyol, tampil nyaris dengan kekuatan penuh. Beberapa perubahan yang dilakukan Vincente Del Bosque di skuadnya jika dibandingkan dengan final Piala Dunia adalah dicadangkannya Iker Casillas, Xavi Hernandez, Joan Capdevila dan Sergio Ramos serta Xavi Hernadez dan Pedro Rodrigues yang dimainkan di babak kedua.

Satu-satunya gol yang dilesakkan Spanyol dicetak Fernando Llorente saat laga masuk menit 83.
Jalannya Pertandingan

Di depan pendukungnya sendiri, Argentina tampil sangat percaya diri meladeni permainan pedek dan cepat yang diperagakan Spanyol. Bukan cuma bisa mengimbangi, Albicelestemalah mampu mencetak gol cepat saat laga baru masuk menit 10.

Gol pembuka tersebut datang dari Lionel Messi. Lolos dari jebakan offside, Messi menusuk ke dalam kotak penalti dari sisi kiri. Berhadapan satu lawan satu dengan Pepe Reina di sudut yang sempit, Messi dengan dingin mencungkil bola dengan kaki kirinya melewati jangkauan sang kiper dan pemain bertahan Spanyol yang berusaha menghalau sambil menjatuhkan diri.

Argentina tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan, karena dalam tempo tiga menit mereka bisa mengubah skor menjadi 2-0. Mengejar umpam terobosan yang dilepas Tevez, Higuain lolos dari perangkap offside dan memperdaya Reina sebelum menceploskan bola ke gawang yang kosong.

Spanyol yang tak mau dipermalukan berusaha membalas. Namun selain mendapat perlawanan sengit dari Argentina, 'Matador' juga dinaungi ketidakberuntungan. Dua peluang yang dimiliki David Villa, salah satunya melalui eksekusi tendangan bebas, dimentahkan tiang gawang.

Justru Argentina yang mampu menambah golnya di menit 34 melalui Tevez. Gol tersebut tercipta akibat kesalahan yang dibuat Pepe Reina saat dia terpeleset ketika akan menyepak bola. Tevez yang berdiri tak jauh darinya langsung memanfaatkan momen tersebut dengan bergerak cepat mengejar si kulit bundar dan menceploskan ke gawang.

Memasuki babak kedua banyak pergantian dilakukan Spanyol. Di antaranta adalah Jessus Navas yang menggantikan David Silva, Fernando Llorente mengisi posisi David Villa, Santi Cazorla untuk Andres Iniesta dan Victor Valdés yang menggusur Pepe Reina dari bawah mistar.

Meski begitu, di awal babak Argentina masih mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang matang. Salah satunya melalui Higuain, yang sepakannya meneruskan hasil kerja keras Messi di sisi kanan melenceng tipis dari sasaran.

Melalui Angel Di Maria, Argentina bahkan mempu menggandakan keunggulan menjadi 4-0. Namun wasit langsung membatalkannya lantaran pesepakbola Real Madrid itu lebih dulu terperangkap offside.
La Furia Roja akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan di menit 83. Gol tipikal Spanyol tersebut lahir melalui sepakan Llorente dari dalam kotak penalti setelah sebelumnya dengan sabar melakukan ball possesion dan  memainkan bola di daerah pertahanan Argentina.

Namun 3-1 ternyata bukan skor akhir laga. Di menit 90 Argentina menambah satu gol lagi melalui tandukan Kun Aguero setelah menerima umpan terukur Gabriel Heinze di sisi kiri.
Susunan Pemain

Argentina: Sergio Romero, Gabriel Milito, Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Javier Zanetti, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Ever Banega, Carlos Tevez (Angel Di Maria '60), Gonzalo Higuaín (Sergio Aguero '68), Lionel Messi (Andres Nicolas '90)

Spanyol: Pepe Reina (Victor Valdes '45), Gerard Pique, Carlos Marchena, Nacho Monreal, Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso (Pedro '71), Sergio Busquets, David Villa (Fernando Llorente '45), Cesc Fabregas (Xavi '56), Andres Iniesta (Santi Cazorla '45), David Silva (Jesus Navas '45)


sumber : detiksport.com

Indonesia-Malaysia Sepakati Standar Prosedur Operasi

Jakarta -  Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang digelar di Kota Kinabalu, Sabah, kemarin menghasilkan beberapa kesepakatan. Selain kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan mengadakan empat pertemuan lagi hingga Desember 2010.

Kedua negara juga sepakat untuk penerapan SOP (standard operating procedure) dan ROE (rule of engagement) bagi para petugas terkait di lapangan untuk mencegah terulangnya insiden penangkapan 3 petugas KKP oleh Polair Malaysia, 13 Agustus lalu.

Pertemuan ini diawali dengan pertemuan empat mata antara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman selama satu jam dari 15.00 hingga pukul 16 waktu setempat. Forum kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama delegasi kedua Negara hingga pukul 17.15 waktu setempat.

Dalam jumpa pers yang digelar pasca pertemuan,baik Marty maupun Anifah menyatakan kepuasannya atas hasil yang dicapai dalam pertemuan tersebut.
Terkait dengan penerapan standar prosedur operasi, Anifah Aman berjanji negaranya akan mengubah SOP (standard operating procedure) penahanan aparat keamanan Indonesia serta tidak akan menerapkan pemborgolan dan penggunaan baju tahanan.

“Dalam insiden penahanan tiga staf kementerian kelautan dan perikanan, kami sudah menerapkan SOP kepolisian Malaysia. Namun pada masa mendatang, SOP itu akan dilonggarkan. Tidak akan ada lagi perlakuan seperti itu terhadap pegawai Indonesia” kata Anifah.

Namun begitu Anifah tidak memberi keterangan jelas tentang kesalahan tiga petugas KKP sehingga mereka harus diborgol dan dipakaikan baju tahanan. Seraya menampik isu bahwa pihak berwenang Malaysia telah memeperlakukan ketiganya dengan kasar.

"Kami telah memperlakukan mereka dengan baik. Dan kami berjanji tidak akan memborgol dan mengenakan pakaian tahanan kepada petugas atau aparat keamanan Indonesia jika ditahan pada masa mendatang".

Lebih jauh, dijelaskan Anifah, kedua negara telah menyepakati agar unsur sipil kedua negara yaitu badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) dari Indonesia dan agensi penguatkuasa maritim Malaysia (APMM) dimasukkan dalam struktur general border committee (GBC) yang sudah ada. Penyempurnaan SOP dan ROE semakin penting mengingat proses perundingan akan memakan waktu yang tidak singkat.

Untuk mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan kedua Negara baik Marty maupun Anifah sepakat lebih mengintensifkan lagi kuantitas pertemuan antar keduanya.

"Kedua Menlu RI dan Malaysia akan bertemu lagi di sela-sela sidang umum PBB pada minggu ketiga September 2010. Selain itu telah dijadwalkan perundingan perbatasan tingkat teknis ke-16 dan 17 masing-masing pada tanggal 11-12 Oktober 2010 di Malaysia dan 23-24 November 2010 di Indonesia" Jelas Marty.

Kedua menlu akan bertemu kembali, kata Marty, pada bulan Desember 2010. “Jadi akan ada pertemuan intensif mengenai penyelesaian perbatasan laut, yakni dua kali pertemuan teknis dan dua kali pertemuan Menlu hingga Desember 2010,” katanya.

sumber : tempointeraktif.com

Indonesia Masih Lebih Unggul Dari Malaysia

Jakarta - Banyak kalangan yang menilai penyelesian konflik Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan cara Militer. Dalam konteks politik internasional, penyelesaian dengan kekuatan militer sudah mulai di tinggalkan dan Indonesia tetap unggul dari Malaysia tanpa menggunakan aksi militer.

"Karena itu, cukup aneh membayangkan Indonesia harus konflik melawan  Malaysia. Kita jauh lebih memiliki kekuatan determinasi di tingkat  regional maupun internasional dibandingkan mereka. Karena itu tak perlu  takut menghadapi Malaysia, dan juga tak perlu membayangkan kita melawan
Malaysia, mereka tidak sebanding dengan kita," kata Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Taufan Damanik di  Medan, Selasa (7/9/2010).

Cara melihat Indonesia dan Malaysia, dengan memperbandingkan  kekuatan kedua negara, adalah salah besar. Sebab, posisi suatu segara  tidak sepenuhnya dilihat dari aspek ekonomi, apalagi militer. India yang  juga masih banyak masyarakat miskin, tetapi negara itu diletakkan  sebagai salah satu negara "adidaya" Asia.

"Sama halnya dengan Indonesia,  dalam konteks apapun Indonesia jauh dipandang lebih strategis oleh dunia  dibandingkan Malaysia," ujarnya.

Taufan mencontohkan, negara-negara industri maju sudah menempatkan  Indonesia sama dengan India dan Brasil dan masuk ke dalam G20. Di kalangan negara Islam, posisi Indonesaa juga jauh lebih berpengaruh. Di Asean, Indonesia-lah yang dipandang sebagai pemimpin utamanya.

"Jadi, terlampau kekanak-kanakan bila kita mesti berkelahi dengan  Malaysia apalagi membanding-bandingkannya," tukas Taufan.

Melihat pentingnya pengaruh Indonesia di Asia dan Dunia, maka tidak salah jika Indonesia memanfaatkan posisi  strategis Indonesia untuk memaksa Malaysia dan Singapura patuh kepada  hukum-hukum internasional sehinggga mereka tidak sembarangan  memperlakukan tenaga kerja, hutan dan kelautan, serta aset budaya Indonesia.

"Namun harus memperbaiki kondisi dalam negeri, termasuk kondisi ekonomi dan  sistem hukum, kemudian melakukan lobi yang agresif," tuturnya.


sumber : detik.com

Kritikan Kolenel Adjie untuk SBY Merupakan Suara Rakyat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo, menjelaskan bahwa kritikan Kolenel Adji Suradji dalam koran Kompas, sama dengan apa yang terjadi di masyarakata saat ini.

Menurut Pramono, ini memang pertama kali seorang tentara aktif melakukan kritik secara terbuka kepada panglima tertingginya. "Tetapi mungkin karena sudah tak tahan melihat perkembangan yang ada di masyarakat sehingga kritik itu dilakukan,"kata Pramono Anung di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Ia pun menjelaskan kebetulan dirinya juga membaca hari ini bantahan dari mabes TNI AU dalam surat pembaca yang sama, diamana dikatakan bahwa yang bersangkutan  mempunyai masalah hukum. "Saya melihat sekarang ini konteksnya menjadi berbeda dalam konteks warga negara yang memberikan tanggapan, masukan, dan  saran kepada panglima tertingginya, seharusnya ditanggapi secara dingin saja,"jelasnya.

Pramono menilai itu merupakan cerminan mayoritas kebanyakan masyarakat dan kita ketahui dari temuan berbagai di masyarakat. "Memang masyarakat mengharapkan adanya ketegasan dari panglima tertinggi,terutama presiden,berkaitan diplomasi dengan Malaysia,"ujarnya.

Menurut kader PDIP ini menganggap kalau kemudian ditegur terlalu awal, itu juga tidak baik bagi kehidupan demokrasi. "Bahwa dilakukan teguran, silakan-silakan saja, tapi dilakukan secara tertutup,tak perlu dilakukan secara terbuka. Saya termasuk yang menganggap bahwa dalam demokrasi TNI itu merupakan palang pintu untuk mempertahankan negara, sehingga kalau mereka ingin sampaikan argumentasinya silakan sampaikan dalam konteks tertutup,"terangnya.


SUMBER : tribunnews.com

Bara: Tindakan Kolonel Adjie Suradji Tidak Boleh Jadi Preseden

Jakarta - Tindakan Anggota TNI AU Kolonel Adjie Suradji mengkritik langsung Panglima Tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merupakan bentuk insubordinasi. Dalam hirarki kemiliteran tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi sang kolonel mencantumkan nama insititusi TNI AU.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, kepada detikcom, Selasa (7/9/2010).

"Dalam demokrasi kekuasaan sipil atas militer adalah mutlak. Konsekuensinya militer dan setiap perwira harus tunduk dan loyal kepada pemimpin pemerintahan yang juga panglima tertinggi.  Jadi apa yang dilakukan Kolonel Suradji melanggar  rules of the game dan substansi demokrasi dan membuat preseden buruk untuk kemudian hari," tegas Bara.

Di samping itu, lanjut Bara, organisasi militer mempunyai code of conduct yang sangat jelas. Para prajurit tidak diperbolehkan mengkritik atau bahkan menentang atasan. Kalau seorang prajurit merasa tidak setuju atau cocok dengan atasan maka dia bisa mengundurkan diri.

Di negara dengan demokrasi yang lebih matang seperti Amerika Serikat (AS) hal ini juga berlaku. Jenderal McChristal, komandan pasukan AS di Afghanistan, dan anggota stafnya yang  mengeluarkan komentar tidak pantas terhadap Presiden Obama dan Wapres Biden di majalah  The Rolling Stone langsung ditegur dan diminta mengundurkan diri oleh Obama.

"Kasus  Kolonel Suradji ini sebetulnya lebih parah, karena ia dengan sadar menulis dan mengirimkan opini ke suatu surat kabar, " kata Bara Hasibuan.

Bara menambahkan, pemerintahan demokratis bisa saja dianggap mengecewakan atau gagal sehingga menimbulkan ketidakpuasan, misalnya dalam bidang ekonomi atau perang melawan korupsi. Pendekatan melihat persoalan bisa saja berbeda-beda. Setiap pemimpin juga memilki gaya masing-masing.

Tetapi, kata Bara lagi, dalam konteks bernegara keberadaan prajurit dan organisasi militer koridornya sudah jelas. Apabila prajurit punya hak untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau kekecewaan secara terbuka maka akan sangat berbahaya. Ha tersebut dapat mengarah kepada politik anarki.

Menurut Bara, siapa pun boleh kecewa kepada pemerintah, baik tehadap kebijakan maupun gaya kepemimpinan. Tetapi pengawasan terhadap kinerja presiden sudah jelas, yaitu DPR dan juga publik. Sedangkan TNI adalah bawahan presiden yang tunduk dan patuh menjalankan kebijakan.

"Apa jadinya kalau prajurit bisa mengekpresikan kekecewaan secara terbuka? Bisa saja ekspresi kekecewaan kemudian berlanjut atau menginspirasikan perwira lainnya untuk melakukan aksi terbuka untuk melawan pemimpin atau panglima tertinggi. Karenanya, sang kolonel harus diberi sanksi agar tidak menjadi preseden ke depannya, " jelas Bara.


SUMBER : detiknews.com

Ramai-ramai Tolak RPM Konten Multimedia

Munculnya kembali Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia menuai kontroversi dari "penduduk-penduduk" dunia maya.

Secara tegas dan terbuka, sejumlah perwakilan pengguna blog atau bloger serta penyedia konten situs dan situs berita menyatakan penolakannya terhadap RPM. "Kami dengan tegas menolak RPM ini," ujar Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margiono dalam keterangan pers di Hotel Akmani, Rabu (17/2/2010).

Penolakan serupa juga datang dari LBH Pers, pengelola situs jejaring sosial Kaskus, pengurus Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengelola situs berita, pengelola blog, dan sejumlah bloger.

Mereka menilai, dengan RPM, pemerintah melihat seolah-olah internet hanya memiliki dampak negatif, tanpa mengatur sisi positifnya. Lagi pula, RPM ini terutama dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. "Menurut kami, ini sangat bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta memperoleh informasi," ujar Kepala Divisi Non-Litigasi LBH Pers Arief Ariyanto.

Selain melanggar hak asasi, Arief juga melihat sisi legal RPM yang mengacu pada UU Pers, UU Perfilman, dan UU Keterbukaan Informasi Publik tidak sesuai terutama dalam pengaturan kelembagaan Tim Konten Multimedia.

Sebagaimana aturannya, kelembagaan harus diatur dengan UU bukan peraturan menteri. Terdapat pula sejumlah ketidakjelasan, antara lain terkait kategorisasi pornografi dan juga pihak yang dimaksud dengan penyelenggara konten multimedia.

Ketua Bidang National Internet Resources (NIR) APJII Valens Riyadi sendiri menolak RPM ini, apalagi RPM menyebutnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap konten.

"Penyelenggara jasa jaringan internet yang dikatakan (bertanggung jawab). Tapi mereka bukan penyedia konten. Jadi lucu kalau mereka yang diminta pertanggungjawabannya. Penanggung jawab konten kan adalah penulisnya," ucap Valens.

Ancam kebebasan pers

Selain itu, RPM juga dinilai mengancam kebebasan pers karena sensor mau tidak mau dan perlahan-lahan akan diberlakukan terhadap pemberitaan di sejumlah media yang sudah meluaskan lapaknya ke dunia multimedia.

Pepih Nugraha dari Kompas.com dan komunitas blog Kompasiana mengatakan, munculnya kembali RPM ini identik dengan Kepmen tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada zaman Orde Baru yang menjadi cikal bakal sikap represif terhadap pers dengan pembredelan.

"Kami tegaskan tolak RPM karena semangatnya bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang diatur konstitusi," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemred Vivanews.com Karania Dharmasaputra. Menurut Karania, RPM mengancam pers yang mengambil ranah multimedia karena negara diberi hak untuk melarang informasi dan konten multimedia yang dilarang. "Padahal, UU Pers secara tegas menyatakan tidak ada larangan sensor dan bredel. Salah satu ciri reformasi adalah kebebasan berpendapat. RPM ini langkah mundur dari cita-cita itu," katanya.

sumber : kompas.com

APJII Bantah Internet RI Identik Pornografi

APJII menilai pemerintah salah jika internet Indonesia lebih banyak untuk mengakses pornografi. APJII juga akan menolak RPM Konten yang dianggap kontroversial.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai Rancangan Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28, UU ITE pasal 31 dan UU Telekomunikasi.

“ISP tidak mungkin bertanggung jawab terhadap konten karena kami hanya penyedia infrastruktur, konten bukanlah tanggung jawab APJII karena bukan ranah kami. Kewenangan yang diberikan oleh RPM Konten kepada ISP sangatlah besar dan tidak mungkin kami penuhi, butuh resources (biaya dan tenaga kerja) yang besar untuk dapat mengawasi dan menyeleksi material konten internet,” ujar Kabid Sumber Daya Internet Nasional APJII Valens Riyadi di sela acara Konferensi Pers Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI) di Hotel Akmani Jakarta (17/02).

Ia menyarankan agar pemerintah meneruskan gerakan nasional internet sehat. “Sebagai bangsa yang bermartabat tentu kita ingin masyarakat memiliki moral yang baik tetapi cara untuk mencerdaskan masyarakat bukan dengan memblok atau melarang konten, melainkan dengan edukasi. Setiap orang berhak memperoleh informasi yang layak. Pemerintah harus mencari cara terbaik bukan represif seperti China atau self-regulatory di Eropa,” ujar Valens.

Alasan penerapan RPM Konten Multimedia dinilai salah kaprah karena penggunaan internet di Indonesia bukanlah konten pornografi atau melanggar kesusilaan, perjudian, pelecehan fisik dan intelektual, SARA, berita bohong, pengancaman, muatan privasi, dan konten yang melanggar HAM.

“Di rating Alexa Indonesia pun sepuluh besar penggunaan internet adalah untuk news dan jejaring sosial, bukan pornografi, asusila, seperti yang dipaparkan pemerintah,” tambah Valens.

“Kami sudah menyusun draft resmi penolakan yang akan diajukan kepada Kemenkominfo dan besok atau lusa kami akan sampaikan langsung kepada pihak yang berwenang,” tegas Valens.

sumber : inilah.com