"Kita berharap buku ini dapat menjadi substansi debat publik yang sehat didukung data valid, metodis, serta dapat dipertanggungjawabkan," kata Ketua DPD Irman Gusman.
Hal ini disampaikan Irman saat menyampaikan catatan akhir tahun DPD di Lobi DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12/2009).
Menurut Irman, buku 'Gurita Cikeas' sudah menimbulkan polemik. Karena itu, menjadi penting semua data yang ada dalam buku itu diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan.
"Tentang buku Gurita Cikeas kami berpandangan bahwa buku tersebut menjadi polemik di
masyarakat dan mengundang kontroversi dan perdebatan," papar Irman.
Namun Irman tidak sepakat jika hal tersebut menjadi alasan mempermasalahkan pelarangan peredaran hasil karya ilmiah. "Dalam negara demokratis, kita tidak boleh melarang karya seseorang. Jika isinya mengandung fitnah maka ada mekanisme penyelesaian yang bisa ditempuh," tutupnya.
Korupsi Harus Jadi Masa Lalu
Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia semakin membaik di tahun 2009. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap gerakan perlawanan korupsi lebih besar dan dapat menjadikan korupsi sebagai masa lalu di tahun mendatang.
"Jika melihat posisi Indonedia dalam IPK yang dikeluarkan Transparancy International Indonesia (TII) pada tahun 2009, Indonesia berada pada rangking 111 dari seluruh 180 negara di dunia dengan skor 2,8. Angka ini lebih baik dari tahun 2008 di mana IPK Indonesia adalah 2.6," ujar
Ketua DPD Irman Gusman.
Irman menambahkan, DPD berharap persoalan pemberantasan korupsi di tahun 2010 menjadi agenda prioritas di bidang hukum. "DPD berharap agar gerakan againts corruption menjadi makin menggema dan di tahun 2010 nanti kita akan mengatakan make corruption history (jadikan korupsi sebagai masa lalu," jelasnya.
sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/12/29/172428/1268037/10/dpd-usul-data-dalam-buku-gurita-cikeas-diperdebatkan-secara-terbuka

No comments:
Post a Comment