Penggunaan Listrik Karyawan PLN Nusa Tenggara Barat Dipantau

 TEMPO Interaktif, Mataram - Seluruh karyawan Perusahaan Listrik Negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus memulai penghematan aliran listrik hingga 15 persen. Sebanyak 600-an karyawan yang rata-rata menggunakan daya terpasang 1.300 VA akan dipantau penggunaan aliran listriknya selama bulan pertama ini, Januari 2010.

Penghematan tersebut dilakukan untuk ikut mengatasi pemadaman bergilir yang sedang dilakukan setiap tiga hari. Kesepakatan penghematan penggunaan aliran listrik tersebut dilakukan setelah kunjungan Direktur Operasi PLN Wilayah Indonesia Timur Vickner Sinaga di Mataram, Selasa-Rabu (12-13/1). ’’Nantinya setelah sebulan akan saya cek rekening karyawan,’’ ujar Vickner kepada wartawan.

Menurut General Manager PLN NTB Moh Sofyan, selama ini defisit setiap malamnya yang dialami PLN sektor Lombok sebanyak 26 megawatt (MW), di Sumbawa 2,8 MW, dan di Bima 3,8 MW.

Kalau penghematan tersebut bisa dilakukan oleh karyawan dan juga masyarakat, sebenarnya pemadaman bergilir bisa diubah menjadi empat hari menyala satu hari pemadaman. ’’Ya kalau setiap rumah bisa menghemat 15 watt saja, tidak separah sekarang,’’ ujar Sofyan.

Manajer Teknik PLN NTB Akbar Ali mengatakan, saat ini daya pembangkit listrik PLN Sektor Lombok hanya 83 megawatt (MW), padahal beban puncak malam hari mencapai 109 MW. Karena itu mesti harus memadamkan secara bergilir 26 MW. ’’Tanpa diminta kami punya target untuk menyukupinya,’’ ujar Akbar.

Untuk kepentingan penyediaan daya listrik sesuai kebutuhan kawasan wisata di Lombok Tengah bagian selatan dan Bandara Internasional Lombok yang baru tahap penyelesaian pembangunannya, sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Taman Jeranjang tiga kali 25 MW. Setelah itu akan ditambah lagi dua kali 25 MW.

Namun, lanjut Akbar, ada kendala pembebasan lahan untuk mendirikan tower jaringan pada tujuh titik di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang masing-masing memerlukan lahan seluas 400 meter persegi.

Dari keseluruhan 119 titik tower, hanya pemilik tujuh titik tersebut yang masih bertahan tanahnya dihargai lebih mahal. ’’Kalau yang lain sekitar Rp 7,5 juta-Rp 10 juta. Yang di Labuapi itu lebih Rp 10 juta,’’ katanya.

SUPRIYANTHO KHAFID

sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/14/brk,20100114-219063,id.html